Tentang PPID

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR : W.10-45.HH.04.03 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2025

VISI
Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

MISI
Melindungi Hak Asasi Manusia

MOTTO
Kami siap melayani dengan Ikhlas

1. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :

   1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;

   2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

   3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana

   4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;

   5. Pengajuan konsekuensi

   6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pegubahannya;

   7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualinnya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan

   8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi PPID
   Pembinaan dan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

• Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi

• SK Tim PPID Tahun 2024

1. SOP Layanan Permintaan Informasi Publik

2. SOP Pengelolaan atas Keberatan Informasi

3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

4. SOP Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran DIP

5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

6. SOP Uji Konsekuensi dan Penetapan DIK

7. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan