Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kanwil Kemenkum DK Jakarta Gelar Pendalaman Materi, Tingkatkan Kompetensi Perancang Peraturan Daerah

2025 06 11 Sosialisasi Perancang 1Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi para perancang peraturan perundang-undangan di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Rabu (11/06/2025). Bertempat di Aula Lantai IV Kanwil Kemenkum DK Jakarta, kegiatan ini mengusung tema "Teori dan Praktek Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Para Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah”.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tessa Harumdila dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan kualitas serta kapasitas perancang peraturan perundang-undangan daerah melalui penyampaian materi oleh para akademisi ahli di bidang hukum. “Peningkatan kapasitas dan kompetensi para perancang peraturan perundang-undangan sehingga dapat mewujudkan peraturan perundang-undangan di daerah yang berkualitas berdasarkan pada pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Tessa Harumdila.

2025 06 11 Sosialisasi Perancang 2 2025 06 11 Sosialisasi Perancang 3

Plt. Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), Reni Oktri dalam keynote speech-nya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi SDM perancang hukum daerah agar mampu menghasilkan produk hukum berkualitas dan sesuai pedoman perundang-undangan. “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran dan fungsi perancang peraturan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikutsertakan perancang,” ujar Reni Oktri.

Selanjutnya Guru Besar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Wicipto Sediadi menyampaikan materi Teknik penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur berdasarkan lampiran II  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya. Wakil Rektor I Unversitas Muhamadiyah Tangerang, Auliya Khasanofa menyampaikan materi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan metode Omnibuslaw. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para perancang peraturan di lingkungan daerah dapat semakin profesional dan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, sesuai prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

2025 06 11 Sosialisasi Perancang 4 2025 06 11 Sosialisasi Perancang 5
2025 06 11 Sosialisasi Perancang 6 2025 06 11 Sosialisasi Perancang 7
logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 
PROVINSI DK JAKARTA
PikPng.com school icon png 2780725  

Jl. Letjen M.T. Haryono No.24, RT.4/RW.1, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13639, Indonesia

PikPng.com phone icon png 604605  

Telepon/Fax : (021) 8090704 - Whatsapp : +62 878-8783-3777

PikPng.com email png 581646   Email Kantor Wilayah
   

kanwildki@kemenkum.go.id

PikPng.com email png 581646   Kanal Pengaduan
    www.lapor.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
PROVINSI DKI JAKARTA

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Letjen M.T. Haryono No.24, RT.4/RW.1, Cawang, Kec. Kramat jati,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13639, Indonesia
PikPng.com phone icon png 604605   Telepon/Fax : (021) 8090704 - Whatsapp : 0878-8783-3777
PikPng.com email png 581646   kanwildki@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   humas.kumham.dki@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI